IAINU : Kampus Religius Social Entrepreneur


Pengangguran terdidik. Inilah salah satu problem terbesar yang lahir menyertai sistem pendidikan modern yang berorientasi kepada industri. Orang-orang yang “terdidik” (baca: terdidik dalam tanda petik), dan bertitel tidak mendapatkan pekerjaan sesuai title atau ijazah yang dimiliki.

Sistem pendidikan industri modern, lahir dari rahim revolusi industri di Eropa pada abad 18 M. Di mana, revolusi industri itu, ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komuditas. Untuk bisa berproduksi, pabrik-pabrik itu membutuhkan buruh-buruh atau tenaga kerja dengan stantar ketrampilan tertentu.

Demi memenuhi kebutuhan tenaga terampil di pabrik itulah, maka lembaga-lembaga pendidikan didirikan. Anak-anak yang belajar di lembaga itu, diberi pelajaran atau bekal berbagai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pabrik (industri). Dari sinilah, diharapkan kebutuhan tenaga terampil di pabrik terpenuhi.

Pada level ini, tidak ada persoalan serius yang muncul. Keruwetan baru terjadi setelah sistem ini berjalan dalam kurun waktu lama. Jumlah anak yang berminat menjadi buruh industri dari tahun ke tahun terus meningkat. Mereka pun berbondong-bondong memasuki lembaga pendidikan formal yang bisa memberikan lagalisasi (ijazah) guna menjadi buruh di dunia industri.

Setiap tahun, lulusan baru pun diproduksi. Jumlahnya sangat banyak. Angkatan di atasnya belum semua terserap di sektor industri, lulusan baru sudah lahir lagi. Bagaikan mata rantai yang tidak pernah putus.

Suasana bottleneck (leher botol) pun terjadi. Terjadi penumpukan dan kepadatan karena di depan terjadi penyembitan jalur. Dari waktu ke waktu, kondisinya semakin parah. Leher botol tidak juga melebar, sementara antrean kendaraan di belakang semakin meningkat.

Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan kapasitas sektor industri dalam menampung tenaga kerja. Pada titik inilah, problem serius terjadi. Para pelajar yang sudah menyandang gelar (titel) tertentu dan sangat berharap bisa terserap dunia industri, ternyata tidak bisa tertampung. Sebagian dari mereka pun akhirnya menjadi pengangguran terdidik. Sebagian yang lain, menerima bekerja seadanya meski tidak sebanding dengan gelar akademik yang dimilikinya.

Problem pengangguran terdidik ini, menjadi problem sosial yang sangat pelik. Melanda semua negara di dunia. Tidak terkecuali di negara-negara industri yang menjadi pusat dari lahirnya sistem pendidikan modern. Di negara ketiga, kondisinya lebih akut. Mengapa demikian?

Karena, sistem pendidikan industri modern membawa ke dalam situasi dan kondisi, di mana, para pelajar memasuki lembaga pendidikan dengan orientasi mendapatkan pekerjaan. Orientasi memasuki lembaga pendidikan untuk mendapat ilmu, dari hari ke hari semakin tidak populer.

Tentu, tidak semua pelajar bermental seperti itu. Ada yang masih haus akan ilmu. Namun, jumlahnya minim. Mayoritas, berpikir simple: lulus, dapat ijazah dan dengan ijazahnya itu berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kerja ringan, gaji menggiurkan.

Bagai gayung bersambut. Kesalahan cara berpikir dan cara pandang itu, tidak hanya menimpa masyarakat dan para pelajar. Aktor-aktor penyelenggara pendidikan, juga banyak yang terjebak dengan cara berpikir seperti itu.

Sebagian penyelenggara pendidikan berpikir pendek dan kapitalis. Mereka hanya berpikir, bagaimana agar lembaganya bisa “memproduksi” titel atau gelar akademik yang dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan keuntungan material.

Jalan pintas dan jalan mudah pun ditempuh. Sejumlah lembaga pendidikan didirikan. Menejemen yang diterapkan, bagaikan manajemen perusahaan industri yang berorientasi profit (keuntungan). Lembaga pendidikan, bagaikan pabrik ijazah. Tiap tahun lulusan diproduksi tanpa berpikir kapasitas keilmuan, ketrampilan dan kepribadian dimiliki alumninya. Yang penting, target profit terpenuhi.

Kesalahan orientasi ini, berakibat sangat fatal. Banyak orang bertitel tinggi, tapi minim ilmu. Minim keterampilan. Kepribadiannya bagaikan orang yang tidak pernah “makan bangku sekolahan”. Mereka tidak memiliki kemampuan cukup untuk memecahkan problem kehidupan. Yang mereka harapkan adalah mendapat pertolongan (baca: pekerjaan) dari orang lain.

Dari sinilah, maka kita sekarang menyaksikan, betapa rumitnya problem pengangguran terdidik dipecahkan. Orang-orang bergelar akademik, yang harusnya menjadi aset dan solusi sosial, malah sebaliknya menjadi problem masyarakat.

Berangkat dari fakta itulah, di awal tulisan ini, saya menyebut kata “terdidik” dalam tanda petik. Karena pada hakikatnya, mereka yang terdidik di bangku sekolah model seperti itu, pada kenyataannya bagaikan tidak pernah terdidik. Pengetahuan minim, ketrampilan nilhil, kepribadian tidak matang.

Para pemimpin pemerintahan, selalu menghadapi masalah itu. Mereka dituntut menemukan solusi dari “limbah pendidikan” ini. Para pemimpin diharuskan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya yang ”terdidik” dan telah mengantongi titel akademik.

***

Problem pengangguran terdidik, bukan hanya menjadi beban para pemimpin untuk mencari solusi. Ini adalah problem kemanusiaan yang harus dipecahkan secara bersama-sama.

Merubah orietasi atau cara pandang tentang pendidikan, menurut saya, adalah salah satu hal yang mendesak. Kita harus mengembalikan ke spirit awal bahwa belajar adalah untuk mencari ilmu. Belajar, adalah untuk menghilangkan kebodohan.

Kita harus menyadari, cara pandang bahwa belajar adalah untuk meraih gelar akademik guna meraih pekerjaan di dunia industri, ternyata telah memasukkan kita ke kubangan persoalan yang begitu rumit. Sangat naif, bila hal itu terus kita pertahankan.

Kita pun harus mengetahui, dunia industri pun sekarang sudah mulai menyadari kekeliruan itu. Pelan tapi pasti, beberapa perusahaan tidak lagi mensyaratkan titel tertentu untuk calon karyawannya. Namun, mereka lebih fokus memelototi, pengetahuan, ketrampilan dan kepribadian yang dimiliki sang calon karyawan.

Selain itu, kita pun harus menyadari, sektor industri selalu memiliki keterbatasan menyerap tenaga kerja yang ada. Artinya, tidak semua alumni lembaga pendidikan bisa terserap di dunia industri formal yang sesuai dengan gelar akademiknya. Ada bottleneck seperti saya sebutkan di atas.

Karena itu, harus ada solusi untuk masalah ini. Entrepreneur, dipandang oleh banyak pihak sebagai salah satu solusi. Mengapa? Karena seperti saya paparkan di tulisan pertama, dari entrepreneur, diharapkan setiap individu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri-sendiri.

Kepekaan untuk melihat peluang yang ada di sekitar dirinya, adalah jawabannya. Mereka (para alumni) diharapkan mampu mencari dengan jeli peluang itu. Kemudian, dengan pengetahuan yang memadai, ketrampilan yang mencukupi, dan kepribadian yang mendukung, potensi itu bisa dikelola dengan baik.

Terkelolanya potensi dengan baik, diharapkan berimbas kepada lahirnya tiga hal positif. Pertama, terciptanya kemajuan kita sebagai bangsa. Kedua, terangkatnya kesejahteraan (ekonomi) masyarakat kita. Dan yang ketiga, sudah barang tentu, terpecahkannya problem pengangguran terdidik seperti yang kita saksikan selama ini.

Dari dasar pemikiran seperti itulah, gagasan untuk memasukkan entrepreneur dalam visi misi IAINU muncul dalam benak saya. Untuk memberikan rambu-rambu agar entrepreneur itu tidak terjebak kepada orientasi kepentingan dunia semata, maka kalimat social religious pun disematkan.

Ini persoalan sangat besar dan mendasar.  Gagasan untuk mewujudkan visi misi Religious Social Entrepreneur di IAINU Tuban, terlalu berat untuk dibebankan kepada satu, dua atau beberapa orang yang saat ini menjadi pejabat di kampus. Melainkan, diibutuhkan kerja kolektif.

Semua civitas IAINU Tuban –termasuk para mahasiswa—harus memiliki pemahaman dan keinginan bersama. Kemudian, bagaikan sebuah orkesta, masing-masing mengambil peran. Ikut berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Bukan hanya duduk manis, melihat dari jauh dan menunggu kerja besar itu selesai.

Dan yang harus dicatat, target akhir yang hendak dicapai dari visi misi itu, tentunya bukan hanya keberhasilan atau kemajuan lembaga (IAINU) saja. Namun, juga keberhasilan para alumni ketika mereka sudah terjun di tengah-tengah masyarakat. Karenanya, semua harus ikut berproses. Karena dengan ikut berproses itu, penjiwaan atau pembentukan karakter akan terjadi.

“Rawe-rawe rantas. Malang-malang putung”. Mari satukan langkah! Bulatkan tekad! Kita bergerak bersama. Rintangan dan hambatan jangan sampai meluluhlantakkan semangat itu. Wallahu a’lam bisshawab!

*) Akhmad Zaini, mantan jurnalis, kini menjadi pendidik di IAINU Tuban.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *